Komjen Firli Bahuri Tidak Perlu Mundur Dari Polri Ketika Menjabat Ketua KPK

0
7

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang diatur dalam Pasal 122 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Menyatakan bahwa pegawai ASN bisa menjadi Ketua KPK (pejabat negara), atau mengisi 10 posisi pejabat negara lainnya, yakni presiden/wakil presiden, pimpinan MPR, pimpinan DPR, pimpinan DPRD, pimpinan MA, pimpinan MK, pimpinan BPK, pimpinan KY, menteri dan jabatan setingkat menteri, gubernur/bupati/wali kota, dan pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh UU.

Maka berdasarkan undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 122 sudah sangat jelas bahwa Komjen Firli Bahuri tidak perlu mundur dari Polri ketika beliau dilantik menjadi Ketua KPK Bulan Desember 2019 walaupun masih aktif menurut Teddy Direktur Eksekutif Gerakan Rakyat Untuk Keadilan Indonesia (Gerak Indonesia).

Baca :  Kejagung apakah sudah tuli? Aksi GAI JILID V menuntut Kasus Walet di buka kembali

Dan oleh sebab itu Teddy menghimbau isu ini tidak perlu dibesar- besarkan karena sudah sangat terang menerang bahwa aturan secara hukum tidak ada ditabrak oleh Komjen Firli Bahuri. apalagi posisi pimpinan di KPK itu adalah dalam rangka penugasan lain dibidang penegakan hukum. Maka dari itu marilah semua komponen anak bangsa memberi dukungan serta kepercayaan kepada Komjen Firli Bahuri untuk menjalankan tugas sebagai Ketua KPK kedepan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here