OKP Cipayung Plus DKI Jakarta memperingati hari HAM Sedunia dengan 3 tuntutan

0
8

Jakarta | Hak Asasi Manusia atau sering disingkat dengan HAM merupakan suatu kodrat yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dilepaskan dan berlaku seumur hidup. Sebagai manusia yang mempunyai kesadaran akan hal tersebut, sudah semestinya kita menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membedakan hal apapun, baik itu suku, ras, bahasa, maupun agama.

Di Indonesia sendiri berbicara terkait penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus direnungkan semua pihak di Negeri ini khususnya pemerintah.

Jika melihat kebelakang saja, masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang masih belum terselesaikan bahkan cenderung terabaikan sampai akhirnya terlupakan untuk diselesaikan
Pasca reformasi dengan bergantinya pemimpin dari jatuh nya orde baru sampai sekarang belum mampu dan serius dalam menyelesaikan persoalan HAM tentunya Dalam imajinasi kemanusiaan kita, sungguh sulit dibayangkan sebuah kejahatan yang tidak hanya menodai tapi juga menyerang martabat kemanusiaan itu tidak membuat pemerintah bergeming untuk menyelesaikannya.

Penculikan, penyiksaan, pembunuhan yang menjadi bagian dari praktik kekuasaan di masa lalu menjadi noda hitam yang terus menerus ditutupi oleh negara.

Pelanggaran atas kebebasan ini terlihat dalam sejumlah pola, mulai dari maraknya aksi intoleransi yang dibiarkan oleh aparat negara, pemidanaan dalam dalih penodaan agama cukup tinggi, perusakan dan pelarangan tempat ibadah di sejumlah daerah, diskriminasi atas dasar identitas keagamaan dan ras, yang baru terjadi pada tahun 2019 ini dan masih segar dalam ingatan kita yaitu pelanggaran HAM yang terjadi di papua.

Baca :  Day 3 of Spring 2016 New York Fashion Week's most inspiring

Kekerasan yang dialami warga Papua secara berkelanjutan tidak hanya berasal dari negara atau aparat keamanan, tetapi juga kelompok sipil bersenjata,seperti kasus penembakan terhadap pekerja proyek pembangunan jalan trans papua di nduga yang menewaskan puluhan orang, dan aksi kerusuhan yang terjadi di wamena yang berujung pada kekerasan.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2019 terdapat ratusan kasus agraria yang diadukan ke Komnas HAM, baik meliputi konflik agraria akibat industri perkebunan, pertambangan, penataan kota dan lain-lain. Yang tak kalah pentingnya adalah konflik yang diakibatkan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi.

Berdasarkan berita harian CNN Indonesia (18/10/2019), masih terdapat 9 kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang yang mesti terus didorong untuk diselesaikan. Diantaranya, kasus pembunuhan massal dan penghilangan orang medio pada tahun 1965-1966, peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, Aceh sejak 1976, penembakan misterius dalam rentang waktu tahun 1982-1985, Talangsari 1989, penghilangan aktivis di tahun 1996-1998, tragedi Semanggi I dan Semanggi II pada tahun 1998, tragedi Wasior dan Wamena pada tahun 2000, hingga kasus pembunuhan seorang aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004.

Baca :  Geruduk kantor Kemensos RI, komite mahasiswa hukum jakarta membaca 2 permasalahan dugaan korupsi

Di sisi lain selain catatan masa lalu yang belum terselesaikan, yang menghawatirkan di era revormasi sekarang yang poin utamanya adalah kebebasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM.

Realitas terkait masih banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan sampai tuntas dan masih terdapatnya perilaku-perilaku pelanggaran HAM ini mesti menjadi catatan penting dan perhatian besar bagi kita semua untuk menyelesaikannya.

Dengan demikian dalam momentum hari HAM dunia kami aliansi mahasiswa yang tergabung dalam OKP CIPAYUNG PLUS DKI JAKARTA menyampaikan tuntutan.

Adapun tuntutan kami sebagai berikut :

  1. Meminta pemerintah saat ini untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu maupun yang Terkini
  2. Mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani kasus HAM di Papua
  3. Meminta pemerintah untuk tegas terhadap siapapun yang melanggar HAM

Adapun yang hadir dalam deklarasi hari HAM sedunia (10/12/2019) antara lain Hendra Djatmiko (Ketum HMI BADKO Jabodetabeka-Banten), Daud Gerung (Ketum PKC PMII DKI Jakarta), Idan (Ketua GMNI Jakpus), Ilham (Ketum Himapersis Dki Jakarta), Isto (Ketum LMND DKI Jakarta), Romadon (Kabid kebijakan publik KAMMI Jakarta) dan Jan suharwantono (Ketua Hikmahbudhi Jakarta utara). (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here