GMPK minta Presiden desak Kejagung tegas tanganin kasus Novel Baswedan

0
7

Jakarta | Puluhan Aktivis Mahasiswa yang tergabung GMPK (gerakkan Mahasiswa Pengawal Keadilan ) melakukan aksi Jili VI di depan Kejaksaan Agung , Jumat (24/01) 2020 Jakarta.

Aksi yang di lakukan ke VI nya ini bertujuan pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi harus serius menangani kasus Bengkulu yang menyeret Novel Baswedan yang di duga tersangka dalam kasus Ini.

Kemudian Melihat kasus pembunuhan dan penganiayaan yang di lakukan novel baswedan sampai saat ini belum juga dibuka dan dilanjutkan terutama oleh jaksa agung dan polri , Presiden jokowi harusnya terlibat dan tidak tutup mata apalagi disini wibawa jokowi sebagai presiden di pertaruhkan dalam menuntaskan pelanggaran HAM di indonesia.

Terutama dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yg dilakukan oleh novel baswedan,sebagai kepala negara tentunya mempunyai kuasa penuh untuk memberikan perintah kepada kejaksaan dan kepolisian untuk segera mengadili novel baswedan.

Presiden jokowi harus memberikan keadilan juga kepada rakyat kecil sehingga tidak timbul anggapan bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, terlebih Presiden jokowi seolah memberikan keistimewaan terhadap Novel, hanya karena dia penyidik KPK, sehingga takut untuk menyeret Novel ke pengadilan, jika presiden jokowi benar benar tegas dan serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM maka presiden jokowi juga harus memberikan rasa kedailan bagi rakyat kecil seperti keluarga dan para korban pembunuhan dan penganiayaan yang di lakukan oleh novel baswedan dengan memberikan perintah kepada jaksa dan polri untuk mengadili novel baswedan.

Equality Before the Law adalah konsep yang sangat universal (berlaku dimana saja),secara universal Equality Before the Law sudah menjadi prinsip hukum dan kenegaraan yang mensyaratkan adanya hukum dan diberlakukan bagi setiap orang.

Baca :  Central Anti Coruption (CAC) Esok Jumat,07/02 Akan Geruduk KPK Minta Periksa Fauzi Amroh dugaan suap proyek di KemenPUPR.

Jurdil Kanton Korlap Aksi menyampaikan pada orasinya, “Makna equality before the law ditemukan di hampir semua konstitusi negara, inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara dimana kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah”.

“Maka setiap aparat penegak hukum terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik” Ungkap jurdil Katon.

Jan Suharwantono Jendral Lapangan Aksi GMPK menegaskan, ” Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa; semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, Sebagaimaan Prinsip persamaan kedudukan didalam hukum yang disebutkan oleh UUD diatas juga berlaku kepada saudara Novel Baswedan yang diduga telah melalukan penganiayaan dan penembakan kepada beberapa orang pada kasus sarang burung walet di Bengkulu tahun 2004 silam yang sampai saat ini kasus nya tak kunjung ada kejelasannya ” .

Lanjut Jan Suharwantono, “Dalam kasus tersebut Novel diduga melakukan penganiayaan dan menembak terhadap tersangka hingga satu orang tewas dan empat lainnya cacat permanen”.

“Keluarga korban sudah bertahun-tahun mencari keadilan atas peristiwa ini, tetapi hingga kini tak kunjung mendapatkannya.
Padahal sebelumnya, Polisi dan Kejaksaan ikut menyatakan berkas perkara Novel Baswedan sudah P-21 baik dari segi pembuktian, locus serta tempus”, kata Jan Suharwantono.

Baca :  Mahasiswa Profesi Apoteker Angkatan 41 Univeritas Tujuh Belas Agustus 1945 Jakarta Penyuluhan Penyakit Hipertensi Kemasyarakat

“Jaksa Penuntut Umum (JPU) menarik kembali surat tuntutan pada tanggal 2 Februari 2016 dengan alasan mau disempurnakan, Anehnya, Kejaksaan tiba-tiba mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016, yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu,Kejaksaan berdalih jika kasus Novel Baswedan tidak cukup bukti dan kasusnya sudah kadaluarsa, Novel seperti super power dan kebal hukum hingga tidak tersentuh, Ungkap Jan Suharwantono.

Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan dan masa depan penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan berbagai gerakan seperti aksi pada hari ini bukan hanya sekedar agar public tau akan tetapi lebih supaya adanya jaminan kepastian hukum. Sehingga Novel Baswedan wajib segera ditangkap dan diadili atas perbuatannya yang jelas-jelas melanggar hukum tersebut. Maka melalui aksi penyampaian pendapat ini kami menyampaikan beberapa tuntutan antara lain :

  1. Mendesak Aparat Penegak Hukum untuk segera menahan dan mengusut tutas kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Novel Baswedan
  2. Meminta kepada kejaksaan segera melanjutkan kasus Novel Baswedan untuk secepatnya disidangkan, karna kasus novel telah dinyatakan sudah P-21
  3. Meminta kepada Mabespolri dan Kejagung RI untuk bersikap tegas dalam perkara kasus penganiyaan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh novel baswedan
  4. Meminta presiden jokowi untuk bersikap tegas dan adil dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan yang di lakukan oleh novel baswedan dengan memberikan perintah kepada kejaksaan agung RI dan mabes polri untuk mengusut tuntas kasus novel baswedan. (D4)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here