ICW Diminta berikan solusi bukan mengkritik membabi buta

0
10

KPK di bawah Kepemimpinan Firli Bahuri dengan gagasannya yang sangat luar biasa untuk membangun penguatan sistem pencegahan tindak pidana Korupsi sebagai salah satu prioritas utama KPK, harus kita beri apresiasi yang tinggi dalam Kepemimpinan Firli Bahuri saat ini karena penguatan sistem pencegahan lebih ditingkatkan otomatis potensi terjadi praktek kolusi yang menjadi potensi terjadinya praktek korupsi pasti kedepannya saya lihat KPK lebih sukses dari yang sebelumnya.

Terkait dengan kritikan-kritikan oleh teman-teman ICW terhadap KPK saat ini misalnya, saya melihat lebih pada penilaian berdasarkan jumlah OTT yang dilakukan KPK, padahal kalau kita melihat lebih jernih lagi OTT sebenarnya terjadi karena ada kelemahan penguatan sistem pencegahan, sehingga praktek suap menyuap ataupun jual belih pengaruh dilakukan oleh para pejabat publik maupun para kepala daerah yang di OTT KPK selama ini karena sistem penguatan pencegahan KPK kurang maksimal dan tidak efektif, sehingga OTT seperti pandangan teman-teman ICW sebagai ukuran tentu keluar dari substansinya, dan saya melihatnya kritikan ICW cenderung atas ketidaksukaan mereka secara pribadi pada kepemimpinan Firli Bahuri yang berani melakukan terobosan baru dalam hal ini menghadirkan penguatan sistem pencegahan salah satu prioritas utama kerja KPK.

Baca :  Miftakhudin Ketua GPII Bekasi Hadir dalam Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) di Reuni 212 Di Monas

Dan oleh sebab itu Teddy sebagai Alumni Magister Hukum Universitas Pancasila melihat ada yang aneh dengan kritikan yang dilakukan kawan – kawan ICW.

Mulai dari kinerja yang dianggap gagal karena jarang adanya OTT dan lain-lain. Padahal pimpinan KPK dan para wakilnya sedang bekerja sesuai amanat UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Masalah OTT bukanlah salah satu tolak ukur keberhasilan pemberantasan korupsi.

Keberhasilan dari pemberantasan korupsi itu adalah bagaimana efektifnya Pencegahan dan Penindakan. Kalau pencegahan sudah dilakukan barulah dengan penindakan. Jadi dalam sistem pemberantasan korupsi itu ada aturan mainnya sehingga tidak jalan sendiri- sendiri. Apalagi dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2OO2
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Pasal 5 menyatakan
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi
Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepentingan umum;
e. proporsionalitas; dan
f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Baca :  Menjaga Marwah dan Khittah Organisasi (Catatan Refleksi Permusyawaratan)

Dan oleh sebab itu Teddy menyarankan kepada ICW untuk memberikan masukan yang positif bukan mengkritisi tanpa memberikan sebuah solusi agar sehat. Karena kita semua melawan namanya korupsi dan besar harapan agar negara kita cintai bebas dari Korupsi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here