Forum Kajian Dan Diskusi Mahasiswa Indonesia (FKDMI) mengkritisi Telegram Kapolri RI Dalam Penunjukan Irjen Pol Boy Rafli Ahmad Sebagai Kepala BNPT

0
96
Aang Bagariang Presidium Forum Kajian Dan Diskusi Mahasiswa Indonesia (FKDMI)

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pasal 40 menyatakan sebagai berikut:

(1) Kepala BNPT diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2) Kepala BNPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh bukan Pegawai Negeri.
(3) Kepala BNPT yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri, diberikan hak keuangan,
administrasi, dan fasilitas lain setingkat dengan jabatan eselon I.a.

Jadi dalam mengangkat dan memberhentikan Kepala BNPT merupakan kewenangan Presiden.

Maka dalam hal ini Forum Kajian Dan Diskusi Mahasiswa Indonesia (FKDMI) mengkritisi penunjukan Irjen pol Boy Raffi Ahmad sebagai Kepala BNPT yang baru menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius berdasarkan telegram Kapolri bernomor ST/1378/KEP/2020. Adapun dasar Forum Kajian Dan Diskusi Mahasiswa Indonesia (FKDMI) mengkritisi karena usulan tersebut apakah sudah ada petunjuk dan arahan dari Presiden.

Baca :  BEM RI dukung penuh UU KPK

Kalau dasarnya UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.

(2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri. Yang ditegaskan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argi Yuwono ini merupakan aturan Kepolisian Negara Republik Indonesia bukan menjadi dasar secara hukum.

Baca :  Kabareskrim Polri Menjadi Keynote Speaker Dalam Kuliah Umum Toleransi Antar Umat Beragama di Bogor

Jadi menurut Kesimpulan Aang Bagariang Presidium Forum Kajian Dan Diskusi Mahasiswa Indonesia (FKDMI) kalau Kapolri RI mengusulkan sah saja akan tetapi keputusan tetap berada di Presiden mengingat BNPT dibawah Presiden. Oleh karena itu sampai detik ini Komjen Pol Suhardi Alius tetap Kepala BNPT karena belum ada Keputusan Presiden berdasarkan keterangan “Aang Bagariang”. (Red/Ath)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here