Ketua Umum DPP PPKSI : Menggugat Larangan Mudik

0
456
Ketua Umum DPP PPKSI Wiyanto Kawiriyan

Jakarta, SKN – Setiap orang pasti punya inisiatif yang sama untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi covid – 19. Semuanya menginginkan pandemi ini segera berakhir, kembali beraktifitas, dan hidup normal kembali. Akan tetapi negara Indonesia ini mempunyai ideologi dan sistem hierarki perundang – undangan yang berlaku yang wajib menjadi landasan dalam berbangsa dan bernegara, termasuk dalam rangka mencegah penyebaran pandemi covid – 19.

Oleh karena itu, Menurut Wiyanto Kawiriyan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (DPP PPKSI) “Pemerintah dalam upaya pencegahan covid – 19 ini tidak boleh membuat produk hukum atau kebijakan yang bertabrakan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan yang menjadi landasan diatasnya. Kalau kami cermati Pemerintah telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB dalam mencegah penyebaran covid – 19, yang mana dalam PSBB itu tidak ada larangan untuk keluar antar wilayah termasuk tidak ada pelarangan mudik lebaran. Begitu juga dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai PSBB juga tidak ada larangan keluar masuk suatu wilayah ke wilayah lain. Akan tetapi di sisi lain, Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi mudik Idul Fitri 1441 H.”

Baca :  DPP FSB KIKES KSBSI dan PKB bersama Aksi BAKSOS dalam Rangka Hari Perempuan International

Sambung Wiyanto Kawiriyan “Melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan mengenai pengendalian mudik menegaskan tetap melarang mudik kecuali ada beberapa pengecualian dan persyaratan tertentu.

Setelah kami mengkaji Keputusan Menteri Perhubungan yang melarang mudik tersebut, menurut kami bertentangan dengan peraturan PSBB yang telah di atur oleh UU Nomor 6 Tahun 2020 mengenai Kekarantinaan Kesehatan.
Sangat jelas sekali bahwa pelarangan mudik itu hanya bisa diberlakukan apabila Pemerintah mengambil kebijakan Karantina Wilayah/Lockdown Wilayah.”

Kenapa pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah? Karena menurut kami pemerintah tidak punya kemampuan untuk menanggung kebutuhan dasar setiap orang dan pakan binatang ternak yang terkena karantina wilayah tersebut.

Baca :  Damkar Kota Depok adakan Sosialisasi PHBS dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran di Kelurahan Mekarjaya RW 16

Artinya pemerintah seenaknya saja dalam mengambil kebijakan PSBB dengan melarang mudik tanpa mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Oleh karena itu Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pengendalian transportasi mudik Idul Fitri 1441 H. menurut kami tidak sesuai dengan kebijakan PSBB seperti yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Kekarantinaan Kesehatan dan kami akan menggugat ke Mahkamah Agung. Karena kami sebagai rakyat Indonesia merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang amburadul itu secara hukum. Tutup Wiyanto Kawiriyan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pedagang Kelontong Sumenep Indonesia (DPP PPKSI). (Red/AG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here