Presiden KP2IT EBIT.T.SH.Menyuarakan Dugaan Mark-up Kasus Ganti Rugi Lahan di Kab.Sorong Selatan

0
113

Melihat dan menganalisa laporan yang kami terima dari masyarakat Kab.Sorong selatan atas peristiwa hukum yang menimpah tiga marga di sengketa lahan atas hak kepemilikan adat oleh tiga marga belum terselesaikan dengan baik oleh pemerintah daerah Sorong Selatan, bahwa Berdasarkan berita acara kesepakatan perdamaian atas perkara perdata/PDT.G/PN.SRG/2011 antara Pemerintah Kab. Sorong Selatan dengan Marga Anny yang dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012 di Ruang Rapat Kantor Bupati Sorong Selatan menyebutkan bahwa pembayaran ganti rugi tanah ulayat atas Kompleks Perkantoran Bupati dan DPRD Sorong Selatan sudah lunas.

Namun pada November 2015, Marga Anny kembali mengajukan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sorong untuk dilakukan eksekusi atas perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Sorong antara Daniel Anny sebagai pemohon eksekusi dan Bupati Kab. Sorong Selatan sebagai termohon.

Adapun dalih dari Pihak Marga Anny bahwa total ganti rugi atas lahan tersebut sebesar Rp 50 Miliar dan baru dibayarkan sebesar Rp 7 Miliar pada Periode Kepemimpinan Otto Ihalauw (Mantan Bupati Sorong Selatan), sehingga Marga Anny menuntut pembayaran sisa tunggakan ganti rugi sebesar Rp 43 Miliar.

Pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri Sorong untuk dilakukan eksekusi atas perkara Nomor 28/Pdt.G/2011/PN. Sorong terindikasi difasilitasi oleh beberapa pihak yang berkepentingan dalam Pilkada Kab. Sorong Selatan 2015.

Dugaan mark up atas ganti rugi tanah ulayat Kompleks Perkantoran Bupati Sorong Selatan dan DPRD Sorong Selatan kepada Marga Anny berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 43 Miliar yang disebabkan oleh kepentingan politik.

Ada fakta laporan yang  menunjukan dimana saudara Samsudin Anggiluli (Wakil Bupati Sorong Selatan Periode 2010 – 2015/Bupati Sorong Selatan Periode 2016 – 2021) diduga melakukan mark up pembebasan lahan Perkantoran Bupati Sorong Selatan dan DPRD Kab. Sorong Selatan yang disebabkan oleh adanya kepentingan politik dalam Pilkada Kab. Sorong Selatan Tahun 2015,hal tersebut akan disesuaikan dengan kronologis hukum pada pada persoalan ganti rugi lahan tersebut.

Sesuai dengan Hasil Investigasi Pembayaran Penasehat Hukum Pemkab. Sorong Selatan Periode 2010-2015) menyebutkan antara lain: Berita acara kesepakatan perdamaian atas Perkara Perdata No: 28/PDT.G/PN.SRG/2011 antara Pemerintah Kab. Sorong Selatan dengan Marga Anny dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2012 di Ruang Rapat Kantor Bupati Sorong Selatan yang ditandatangani oleh Drs. Otto Ihalauw, MA (Bupati Sorong Selatan Periode 2010-2015) selaku Pihak Pertama yang bertindak atas nama Pemkab. Sorong Selatan dan dan Pihak Kedua atas nama Daniel Anny Kya, Oktovianus Anny Gemenase, Oktovianus Anny Flesa, Yan Anny Klambas dan Herit Anny Klambas yang bertindak atas nama Pemilik Hak Ulayat Lokasi Kantor Bupati Sorong Selatan.Penandatangan berita acara kesepakatan perdamaian atas perkara perdata Nomor No: 28/PDT.G/PN.SRG/2011 antara Pemerintah Kab. Sorong Selatan dengan Marga Anny turut disaksikan enam (6) orang saksi diantaranya Robert Thesia (Sekretaris Distrik Teminabuan), Esau Waca (Kepala Kampung Keyen), Oktovianus Anny (Kepala Kampung Annisesna), Michael Momot (Ketua Dewan Adat Suku Tehit), Yeremias Krebunes (Ketua Dewan Adat Suku Gemna), Max Souisa, SH (Pengacara Marga Anny) serta disaksikan lima (5) orang mediator diantaranya Vitalis Yumte (Ketua Majelis Rakyat Papua), Sulistyo Pudjo (Kapolres Sorong Selatan), E.R Seilatauw (Danramil Teminabuan), Dominggus Meres (Anggota DPRD yang mewakili Ketua DPRD Kab. Sorong Selatan), dan Yorif Sakona (Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Sorong Selatan).

Baca :  PMBI : "Percayakan pengamanan pelantikan kepada aparat negara yakni TNI dan POLRI "

Berita acara kesepakatan dibuat setelah para pihak telah mencapai kesepakatan penyelesaian damai terhadap gugatan perkara Nomor: 28/PDT.G/PN.SRG/2011 tentang sengketa tanah Kompleks Perkantoran Bupati Sorong Selatan yang terletak di Jalan Teminabuan-Ayamaru-Sesna, Kampung Keyen/Kampung Anny, Distrik Teminabuan, Kab. Sorong Selatan seluas 100 hektar dan turut diatur dalam sepuluh (10) pasal kesepakatan.Besaran nilai ganti rugi tanah lokasi Perkantoran Bupati Sorong Selatan Selatan sesuai penilaian tim penilai harga tanah Kab. Sorong Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan tahun 2012 karena saat itu belum ada lembaga penilai harga tanah di Kab. Sorong Selatan sehingga tanah yang terletak di Jalan Teminabuan-Ayamaru-Sesna Kampung Keyen/Kampung Anny, Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan yang diperuntukan menjadi lokasi Perkantoran Pemerintahan Kab. Sorong Selatan dan Kompleks Perkantoran DPRD Kab. Sorong Selatan senilai Rp 13.000/meter dan total keseluruhan harga tanah seluas 100 hektar yang dibayarkan oleh Pemkab. Sorong Selatan kepada Marga Anny sebesar Rp 13.067.240.000,- sesuai dengan kesepakatan tanggal 1 Mei 2007. Tahap Akhir pembayaran oleh Pemkab. Sorong Selatan kepada Marga Anny Pemilik Hak Ulayat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 dengan ditandatangani oleh Pihak Pertama (Pemkab Sorong Selatan) dan Pihak Kedua (Marga Anny Pemilik Hak Ulayat).

Baca :  Margaret Cho Designs Solitaire Jumpsuit For Betabrand

Penyerahan sebagian ganti rugi tanah ulayat Marga Anny oleh Pemkab. Sorong Selatan kepada Marga Anny masing-masing sebesar Rp 1 Miliar pada 10 Maret 2017 di Rumah Jabatan Plt. Sekda Kab. Sorong Selatan dan penyerahan uang kompensasi sebesar Rp 3 Miliar yang diserahkan di ruang kerja Ketua Pengadilan Negeri Sorong pada Selasa 21 Maret 2017 sudah bertentangan dengan nota kesepakatan perdamaian yang sudah dilakukan antara Pemkab. Sorong Selatan dan Marga Anny pada tahun 2012.

Maka kami meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengestimasi dan mengaudit kembali Biaya Ganti Rugi lahan agar semua transfaran dan akomtable,demi kepentingan masyarakat di Sorong Selatan terutama tiga marga diatas.

Kami tetap akan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasn Korupsi untuk menuntut keadilan atas keganjilan pembayaran ganti rugi lahan tersebut untuk kemudian di lakukan penyelidikan atas dugaan mark-up anggaran tersebut. Dan pasti KP2IT akan menuntaskan semua ini di KPK sehingga keadilan masyarakat Sorong dapat ditegakkan dengan baik,KP2IT pula dalam waktu dekat ini akan melakukan Demontrasi dengan menurunkn massa demo yang banyak untuk menuntut,dan meminta KPK,BPK,Kejagung RI agar tetap memainkan kewenangan demi menyelamatkan nasib hidup masyarakat Sorong Selatan terutama tiga marga ini atas kasus ganti rugi lahan yang belum tercapai secara baik. (Red/Ad)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here