Kritik BPK Pada Erick Thohir Menunjukkan Tak Mengerti Tugas dan Wewenang Juga Politis

0
24

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mempertanyakan langkah Menteri BUMN Erick Thohir, yang mengizinkan direksi BUMN punya staf ahli. Dalam Surat Edaran Nomor SE-9/MBU/08/2020, Erick Thohir mengizinkan hingga lima staf khusus direksi dengan honor maksimal Rp 50 juta per orang per bulan. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menilai, langkah Erick tidak tepat.

Hal ini di tanggapi oleh aktivis pemuda Muhammad Natsir, bahwa langkah Erick Thohir adalah maju dan visioner untuk perbaikan tubuh BUMN.

“Langkah Erick Thohir yang mengizinkan Direksi bisa punya staf ahli 5 orang berdasarkan surat edaran Menteri BUMN bahwa Direksi bisa mengangkat 5 Staf Ahli merupakan langkah maju. Ini perbaikan yang transparan dari BUMN sebelumnya.” Kata Natsir.

Baca :  The Hottest Hairstyle at Fashion Week Is Not on the Runways

Dirinya menilai bahwa BPK salah arah Pada konteks ini. BPK juga salah arah. Tugas BPK adalah mengaudit kuangan bukan mengaudit karyawan BUMN. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam pasal I Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan. BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia mengingatkan BPK berpegang pada prinsip dasar tugas dan wewenangnya.

“BPK harus berpegang pada prinsip sebagai lembaga mandiri negara yang menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.” Ungkap Natsir saat di terima redaksi pada Rabu 9/10/2020 di Jakarta.

Baca :  PERISAI, IPTI dan GEMURA Salurkan Bantuan Korban Bencana Banjir Jasinga Bogor

Bahkan Natsir menuding BPK sangat politis dan tendensius. “Apa yang menjadi kritik BPK pada Erick Thohir adalah sesuatu yang politis dan tendensius. BPK sudah keluar dari garis tugas dan wewenangnya.” Ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, “Kalau BUMN sebelumnya kan, banyak juga staf ahli Direksi bahkan puluhan dalam satu Direksi, rangkap pula jabatannya dengan gaji seratus juta per bulan. Jadi langkah Erick Thohir ini harus di apresiasi. Ini langkah visioner untuk memperbaiki tubuh BUMN. Baiknya BPK kembali ke habitatnya.” Tutupnya. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here