Menjalankan Pelayanan Kesehatan Kepada Rakyat, adalah tugas Negara

0
33

Oleh : Ali mahyail F (Pemerhati sosial saat ini menjabat sebagai Anggota Bawaslu Bekasi)

Pembukaan UUD 45 alenia ke 4 berbunyi salah satu tugas negara adalah memajukan kesejahteraan umum, dan Kesehatan masyarakat adalah salah satu bentuk kesejahteraan umum yang menjadi tugas negara untuk memajukannya, bahkan dalam pasal 28H ayat 1 UUD NRI di tegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan layanan Kesehatan. Jadi sudah tidak bisa di tawar lagi, bahwa mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak adalah hak rakyat yang harus di penuhi oleh negara.

UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 4 di sebutkan bahwa setiap orang berhak atas Kesehatan, pasal 15 juga berbunyi “Pemerintah bertanggung jawab atas kesediaan lingkunan, tatatan, fasilitas Kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya” kata setinggi-tinnginya tentu berarti bahwa negara harus menyediakan layanan Kesehatan secara paripurna dan kepada seluruh rakyat Indonesia tampa terkecuali.

Pertanyaannya adalah apakah pemerintah sudah melaksanakan amanat UUD dasar ini, atau karena satu dan lain hal masih belum sempurna apa yang telah dilakukan pemerintah, memang pemerintah telah membangun puskesmas2 sampai ke tingkat kecamatan, tetapi bagaimana nasib rakyat yang berada di 83.931 desa di seluruh Indonesia, apakah mereka sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang layak? Bagaimana nasib penduduk di suku-suku pedalaman dan terluar Indonesia yang jauh dari kantor kecamatan, bagaimana pula nasib kelompok informal di perkotaan yang karena satu dan lain hal, belum tentu mendapatkan akses pelayanan Kesehatan? Kalau lebih di kerucutkan lagi, berapa persen dari total 269 juta penduduk Indonesia yang telah mendapatkan akses layanan Kesehatan? Dan apakah mereka sudah mendapatkan pelayanan Kesehatan yang paripurna atau belum?, apa saja kendala2nya? Dan apakah negara hadir untuk mengatasi kendala2 tersebut?
Untuk merespon kondisi diatas, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Sejak 1 januari 2014 melalu kementrian Kesehatan telah meluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tugas pokoknya adalah menyediakan layanan Kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, BPJS inilah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjalankan amanat UUD, memajukan kesejahteraan umum bidang Kesehatan masyarakat, memberikan pelayanan paripurna kepada seluruh rakyat Indonesia.

Baca :  Permintaan Pertemuan Semakin Banyak, Timses WayentWah Akui Repot Atur Jadwal Pertemuan

Sejak di luncurkan tahun 2014, BPJS mendapat tanggapan positif dari masyarakat, rakyat Indonesia seolah olah menemukan oase ditengah padang sahara pelayanan Kesehatan, sehingga perserta BPJS Kesehatan pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, apda tahun 2014 ketika program ini diluncurkan peserta sebanyak 133 juta, tahun 2015 naik menjadi 156,7 juta, tahun 2016 naik lagi menjadi 171,9 juta dan pada akhir 2019 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 224,1 juta atau sekitar 83% dari jumlah penduduk Indonesia, artinya masih ada 17% penduduk Indonesia yang belum tercover BPJS, target pemerintah untuk megcover seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2019 lewat program JKS-KIS ternyata meleset karena masih ada 44,9 juta orang yang tidak memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional, kebanyakan dari mereka adalah masyarakat daerah pedalaman dan daerah terluar.

Baca :  FPKB Jakarta dan FPKB Kab Ketapang akan kembangkan pemuda Prov Kalimantan Barat

Menurut data LPEM-FEB-UI, pada tahun 2016 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) satuan Kesehatan terkecil yang dapat melayani pasien BPJS sudah mencapai 20.708 tahun 2016 meningkat menjadi 21.196 unit pada tahun 2017 ditambah dengan Fasilitas Tingkat lanjutan (FKTL) berupa Rumah Sakit, baik milik pemerintah ataupun swasta sebanyak 5.958 RS, sehingga total Faskes yang dapat melayani pasien BPJS di seluruh Indonesia sebanyak 27.154 RS/Klinik.
Sepintas memang terlihat menggembirakan capaian program pemerintah untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, tetapi bagaimanapun masih ada sekitar 44,9 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan layanan Kesehatan ini, ini bukanlah jumlah yang sedikit karena amanat UU adalah seluruh Rakyat Indonesia harus mendapatkan layanan Kesehatan yang sebaik-baiknya.
Pemerintah lewat kementrian Kesehatan dan BPJS Kesehatan harus Bekerja lebih keras lagi, mensosialisasi program JKN-KIS sampai ke daerah pedalaman dan daerah terluar Indonesia, termasuk juga masyarakat urban sektor informal di perkotaan. Pada saat yang sama tingkat pelayanan Kesehatan juga harus dimaksimalkan, begitu juga aturan2 yang Panjang (jelimet) dan merepotkan juga harus di revisi, yang secara teknis memang sering menjadi kendala di lapangan pada saat Rakyat ingin mendapat layanan Kesehatan. BPJS Keshatan sudah berjalan on the track, hanya perlu meningkatkan kinerja melalui cakupan keanggotaan dan Faskes.

Karena sejatinya seluruh Rakyat Indonesia dan seluruh Fasilitas Kesehatan yang ada di Indonesia adalah anggota dan mitra BPJS, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia.

Salam Sehat.

Bekasi, 7 oktober 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here