Mendesak & Mendukung KPK RI untuk segera memanggil Freddy Thie dalam dugaan kasus Gratifikasi Proyek Bandar Udara Kaimana, Papua Barat

0
2288

Indonesia, – Mandek, persoalan dugaan kasus Gratifikasi Proyek Peningkatan Bandara Udara (Bandara Kaimana) antara pihak pelelangan dan PT.Senja aindah Persada yang sampai saat ini belum ada titik terang dan kejelasan atas kasus tersebut.

Dengan adanya dugaan gratifikasi lelang proyek tersebut diselenggarakan Kementrian Perhubungan, adapun masyrakat Papua dan LSM yang sudah menyuarakan kasus tersebut sampai tingkat Kejaksaan Tinggi Papua Barat akan tetapi persolan tersebut tidak diindahkan oleh penegak hukum setempat.

Dengan adanya tender Lelang tersebut kami melihat banyak kejanggalan dalam penetapan PT. Senja Indah Persada sebagai pemenang tender yakni perusahaan milik Freddy Thie tidak layak mendapatkan tender karena tidak memenuhi unsur persyaratan utama yang ditetapkan panitia lelang yang diselanggarakan Kementrian Perhubungan.

PT.Senja Indah Persada sudah gugur dalam tahapan administratif pelelangan proyek sebagai informasi yang kami dapatkan dari media, nilai Proyek Landasan Pacu Bandar Udara Kaimana sebesar Rp. 26 milyar lebih. Berdasarkan dokumen tender, untuk mengerjakan Peningkatan Daya Dukung Landasan Pacu Bandara Kaimana, persyaratan itu tidak dimilki oleh PT. Senja Indah Persada sebagai perusahaan milik Freddy Thie dan juga sekarang mencalonkan diri sebagai Calon Bupati di kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Maka sepatutnya Freddy Thie tidak layak sebagai Pemimpin daerah di Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Baca :  Safari Ramadhan Perisai DKi, Kalapas Kelas 1 Cipinang Mengadakan Buka Bersama.

Maka dari itu kami dari pemuda yang tergabung dari PEMUDA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA untuk mempertanyakan sejauh mana kasus grtaifikasi yang sudah disampaikan atau disuarakan oleh LSM atau masyarakat Papua Barat.

Keresahan Masyarakat membuat kami sebagai PEMUDA ANTI KORUPSI INDONESIA mempunyai tanggung jawab untuk mengontrol pihak- pihak Lembaga yang terkait dalam menangani Persoalan hukum kasus tersebut, serta mendukung KPK RI dan Pemerintah Pusat sebagai lembaga yang mengambil kebijakan penuh kerena KPK RI dan pemerintah adalah representasi penegak hukum tertinggi.

Kasus kejahatan yang menjadi fokus pemerintah dari berbagai persoalan- persoalan Negara adalah menuntaskan KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) hadirnya kami sebagai PEMUDA ANTI KORUPSI REPUBLIK INDONESIA untuk membantu tugas negara dalam hal ini memberikan laporan/ informasi terhadap Kasus- kasus KKN di negeri ini dan kami yang tergabung dalam PEMUDA ANTI KORUPSI INDONESIA akan melayangkan surat terbuka kepada Presdien RI (ir. Jokowi dodo) atas kasus Gratifikasi Proyek Landasan Pacu Bandar Udara Kaimana, Papua Barat. Karena melihat dari janji politik Presiden RI 2019-2024 untuk memfokuskan pemberantasan Korupsi secara Nasional. (**)

Baca :  Pembentukan Organisasi Masyarakat Paguyuban Pengiat Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (P4Kn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here