Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia mengadakan seminar dengan Tema “Omnibuslaw Solusi Ekonomi Rakyat”

0
16

Jakarta– Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang disahkan 5 Oktober 2020 oleh DPR bertujuan untuk membantu memajukan ekonomi kerakyatan. UU tersebut membuat sederhana dari 77 menjadi satu yang mengatur multi sektor bisnis, Oleh Karena itu Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Ekonomi Indonesia mengadakan seminar dengan Tema “Omnibuslaw Solusi Ekonomi Rakyat” mengundang Langsung Kepala BKPM Yang diwakili oleh Direktur KerjaSama Penanaman Modal Daerah, Bapak Meyer Siburian.

Menurut Meyer Siburian, UU Cipta Kerja mengatur peningkatan ekosistem investasi dan dukungan koperasi serta UMKM. Termasuk kemudahan berusaha dan menselaraskan investasi pusat dan daerah.

” Manfaat UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi serta membuka lapangan pekerjaan seluasnya. Mencegah praktik korupsi. Memberikan perlindungan untuk UMKM dan Koperasi. ” ucap Direktur Kerjasama Penanaman Modal Daerah ini, di kawasan Guntur, Jakarta Selatan, Hari Selasa (17/11/2020).

Dijelaskan Siburian, banyak elemen masyarakat menolak. Hal ini disebabkan karena Omnibus Law itu dianggap merugikan tenaga kerja atau buruh.

Baca :  PT AIA,lakukan pelanggaran terhadap karyawan, Kikes KSBSI sambangi kantornya

“Ternyata kondisi sebaliknya juga terjadi, tidak sedikit pihak yang menilai UU Cipta
Kerja sangat positif, karena memberi peluang seluas-luasnya bagi ekonomi kerakyatan,
terutama koperasi dan UMKM,” katanya.

Omnibus Law mengacu pada niatan yang baik. Dimana, untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya sebagai konsekuensi bonus demografi Indonesia yang mayoritas penduduk usia produktif akan diisi generasi muda.

“Jumlahnya lebih dari 40% atau minimal 100 juta orang yang akan terjadi dalam 10 tahun.
Mereka anak muda butuh lapangan kerja dan aktifitas produktif melalui wirausaha. Jadi memang UU Cipta Kerja ini, dirancang sedemikian rupa agar menjadi jawaban atas
banyak hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembukaan usaha,” urainya.

Lanjutnya, dalam UU itu diatur banyak kemudahan, baik dari aspek perizinan, aspek
akses pasar dan aspek kemitraan.

Baca :  FOR-MAN Aksi di depan Kantor PT Waskita Karya Soal Pembayaran Hutang Terhadap Perusahaan Swasta

“ Banyak manfaat yang dirasakan oleh Omnibus law ini, terutama UMKM dan Koperasi. Pasal yang mengatur hal tersebut, terlihat jelas sangat berpihak dan memberi prioritas, juga memperluas kesempatan kepada ekonomi kerakyatan, terutama koperasi dan UMKM,” tutur Siburian kepada para mahasiswa ekonomi dan peserta seminar

Siburian melanjutkan, dalam UU cipta kerja memberi kemudahan berusaha pemberdayaan dan perlindungan kepada UMKM dan koperasi

” Kemudahan bagi umkm dan koperasi dengan menerapkan NIB (Nomer Induk Berusaha) sebagai SNI dan sertifikasi produk halal. Untuk bidang Perkoperasian dengan perubahan Koperasi Primer dapat dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang. Lalu berikutnya Koperasi Sekunder dapat dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi. Kedua hal ini jelas mendorong semakin banyak
terbentuknya koperasi yang akan berperan dalam banyak aspek.” Tutup Siburian.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here